RSS

Regulasi Tidak Berarti Mengekang Kebebasan Pers di Filipina

02 Sep

Negara demokrasi memiliki kebebasan pers dan informasi sebagai bentuk kedaulatan. Kebebasan pers dan informasi di setiap negara berbeda – beda. Di Asia Tenggara kebebasan pers ada yang longgar ada juga yang ketat. Dengan adanya kebebasan pers maka masyarakat berhak untuk mengungkapkan pendapat melalui media apapun sesuka mereka. Kebebasan informasi menghendaki adanya penyediaan informasi yang memadai untuk masyarakat dari pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat dapat mengakses informasi dari sumber yang mereka kehendaki seperti pemerintah. Negara ASEAN memiliki kebebasan pers, tapi kebebasan pers ini ada yang longgar dan ada juga yang ketat. Di Filipina memiliki kebebasan pers yang tidak mengekang. Setiap warga negara bebas berekspresi sesuai dengan kehendak mereka. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Kebebasan pers menghendaki setiap warga negara untuk menyuarakan pendapatnya. Termasuk kebebasan dalam menggunakan internet dan berekspresi di sosial media maupun blog. Sama hal nya dengan kebebasan informasi, masyarakat dapat mudah mengakses informasi melalui internet baik itu yang berhubungan dengan pemerintah maupun non pemerintah. Sejumlah situs pemerintah menyediakan informasi yang dapat di akses oleh masyarakat. Namun, terkadang penggunaan internet dapat dimanfaatakan untuk keuntungan pribadi oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab. Maka internet dapat mengundang seseorang untuk melakukan kejahatan.

Maraknya kejahatan dalam penggunaan internet, memanggil  pemerintah Filipina untuk membuat aturan mengenai Pencegahan Cybercrime pada tahun 2012. Aturan ini ditujukan untuk mencegah kejahatan melalui internet seperti aksi spamming, pencurian data identitas, termasuk di dalamnya mengenai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini mencakup kegiatan menghina atau menjelek – jelekkan orang lain atau institusi melalui sosial media ataupun blog. Bagi pelanggarnya akan dikenakan sanki denda ataupun penjara. Aturan ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat khususnya pers karena dianggap mengekang kebebasan pers. Mengekang kebebasan pers terutama dilihat pada pencemaran nama baik. Dengan demikian, warga negara di Filipina tidak bebas menyuarakan pendapat yang dianggap mencemarkan nama baik. Gerak – gerik pers mulai dibatasi.  

Kebebasan pers tidak semata – mata bebas sebebas – bebasnya. Kebebasan pers memiliki batas yaitu perundang – undangan. Aturan pencegahan cybercrime tidak semata – mata untuk mengekang kebebasan pers, tapi lebih kepada memberikan perlindungan bagi siapapun pengguna internet. Penggunaan internet untuk menyuarakan pendapat tetap harus memperhatikan aturan dan tata krama. Penggunaan media seperti blog untuk menyuarakan pendapat hendaknya dimanfaatkan dengan baik dengan tetap menjaga kepentingan orang lain. Artinya bukan berarti membatasi seseorang untuk mengkritik, tapi lebih kepada dapat menjaga kepentingan orang lain. Apalah gunanya blog dan sosial media jika digunakan untuk menghina orang lain atau institusi atau pemerintah. Tujuannya saja sudah tidak baik. Maka wajar jika pemerintah Filipina membuat aturan demikian. Bukan untuk mengekang kebebasan pers tapi untuk melindungi warga negara dari cybercrime. Mengkritik boleh dilakukan tapi dengan cara yang wajar, bahasa yang baik dan tidak terkesan menyudutkan pihak lain. Jika kritik itu dapat berdampak positif, maka tidak ada celah bagi pemerintah untuk mengatakan bahwa kritik yang dilakukan merupakan cybercrime. Namun, jika kritik dilontarkan dalam kata – kata yang tidak baik, maka jangan salahkan pemerintah jika yang membuat kritik itu dianggap melakukan pencemaran nama baik.

Kebebasan pers dimiliki Filipina meskipun diberlakukannya aturan pencegahan cybercrime, aturan dimaksudkan untukmencegah timbulnya kejahatan dan melindungi pengguna internet, tidak maksud untuk mengekang kebebasan pers. Setiap warga negara di Filipina berhak untuk menyuarakan pendapatnya dengan tidak mengabaikan aturan yang berlaku. Kebebasan pers dan kebebasan informasi ini memberikan peluang kepada setiap warga negara untuk mengakses sosial media dan berpendapat melalui blog dengan cara yang baik. Kebebasan pers tetap dapat dijalankan tanpa lepas dari koridor keamanan. Diberlakukannya aturan bukan berarti kebebasan pers terkekang. Filipina tetap menjalankan kebebasan pers dan kebebasan informasi bagi warga negaranya.

 
Leave a comment

Posted by on September 2, 2013 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: