RSS

Visi, Misi, Agenda, dan Program Calon Presiden

Pesta demokrasi akan diselenggarakan pada 9 Juli 2014 mendatang. Pemilihan umum mengundang seluruh warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya. Indonesia memiliki dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Keduanya memiliki visi, misi, program dan arah pembangunan yang berbeda. Meskipun berbeda, tapi visi, misi, dan program yang dikembangkan memiliki kekuatan untuk mendukung pembangunan nasional. Sebagai pemilih pemula, tentunya tidak ingin melewatkan momentum ini begitu saja. Memilih presiden hendaknya didasarkan pada rasionalitas atas visi, misi, dan program yang dikembangkan. Selain itu, melihat program-program yang sesuai dan dibutuhkan oleh negara dan masyarakat saat ini. Program-program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan negara untuk administrasi negara yang lebih baik.

Visi, Misi, Agenda Prioritas Calon Presiden 2014-2019

Perbedaan

Prabowo-Hatta

Jokowi-JK

Visi

Membangun Indonesia
yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta

bermartabat

 

Terwujudnya
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong

 

Misi

1.      Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis, dan berdaulat, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, serta
konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.

2.      Mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, berkerakyatan, dan mandiri.

3.      Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak
mulia, berbudi luhur, berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

1.     Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian
ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian
Indonesia sebagai negara kepulauan.

2.     Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.

3.     Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.

4.     Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5.     Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

6.     Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

7.     Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Agenda Prioritas

1.      Membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur

2.      Melaksanakan ekonomi kerakyatan

3.      Membangun kembali kedaulatan pangan, energi dan sumber daya alam

4.      Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan

5.      Meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, agama, budaya
dan olahraga

6.      Mempercepat pembangunan infrastruktur

7.      Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup

8.      Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif melayani.

1.     Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara,

2.      Kami akan membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.      Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.      Kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

5.      Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6.     Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7.     Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.

8.     Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa,

9.     Kami akan memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

 Program Kerja

Prabowo-Hatta

Jokowi-JK

EKONOMI

1.      Meningkatkan pendapatan perkapita menjadi Rp 60 juta, pertumbuhan ekonomi mencapai 7% per tahun menuju pertumbuhan di atas 10%

2.      Menurunkan indeks gini dari 0,41 menuju 0,31, meningkatkan IPM mencapai 85

3.      Meningkatkan daya serap angkatan kerja 2 juta lapangan kerja per tahun

4.      Membangun industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional

5.      Membangun dan mengembangkan industri nasional (transportasi darat, laut, udara, alat berat dan alat mesin)

6.      Kebijakan pro aktif untuk stabilitas sektor keuangan

7.      Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keungan yang terintegrasi

8.      Menyelenggarakan APBN pro rakyat dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan perbaikan sistem perpajakan, menekan pemborosan dan inefisiensi pengeluaran pemerintah

9.      Menjadikan belanja negara bukan sekedar sebagai sumber pertumbuhan tapi juga sebagai alat pemerataan melalui reformasi belanja negara dan menaikkan rasio belanja negara terhadap PDB menjadi minimal 19% pada 2019

10.  Menurunkan defisit anggaran menjadi 1% dari PDB mulai 2017, mengurangi pinjaman luar negeri, mengelola utang pemerintah (surat berharga negara), mengembangkan inovasi produk keuangan dalam bentuk obligasi infrastruktur, mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur sosial air bersih dan rumah sakit berdasarkan PPP/Private
Finance Initiative
(PFI)

11.   Memperbaiki daya saing dunia usaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan persaingan global. Pemangkasan rantai birokrasi dan perizinan, meningkatkan keharmonisan hubungan industrial melalui memperbaiki koordinasi dan komunikasi antara pekerja, dunia usaha dan pemerintah. Menggalakan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual guna melindungi industri kreatif nasional

12.   Menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan perbankan / keuangan syariah dan industri kreatif muslimah dunia, membangun kampung kreativitas bagi pelaku industri kreatif di berbagai kota yang potensial.

 

 

1.      Mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi yang rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah, 1 juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa

2.      Pendirian bank petani dan UMKM, gudang fasilitas pengolahan pasca panen di setiap prouksi

3.      Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang irigasi tercemar

4.      Mewujudkan kedaulatan energi melalui kebijakan pengurangan impor energi minyak

5.      Mengutamakan pemakaian batubara dan gas untuk meningkatkan produksi listrik

6.      Mewujudkan kedaulatan keuangan melalui  kebijakan Inklusi Keuangan mencapai 50% penduduk

7.     Tax ratio terhadap GDP menjadi 16%

8.      Pengurangan utang pemerintah

9.      Pengaturan ketat penjualan saham Bank Nasional pada investor asing

10.  Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional (kerjasama pemerintah-swasta-perguruan tinggi) di sektor pertanian dan indutri, riset pengembangan dasar didukung dengan dana  pemerintah

11.   Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional melalui  peningkatan daya saing produk nasional melalui peningkatan kualitas harga servis, prioritas akses modal bagi UMKM, revitalisasi pasar tradisional dan pendampingan ekonomi untuk menumbuhkan industriawan muda, 5000 pasar tradisional yang lebih dari 25 tahun direnovasi dan revitalisasi

12.   Membangun penguatan kapasitas fiskal negara melalui :

a.      sinkronisasi perencaaan pembangunan dan alokasi anggaran

b.      evaluasi kinerja kenaikan penerimaan pajak seiring dengan kenaikan potensinya

c.       merancang ulang lembaga pemungutan pajak

d.      melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia

e.      peningkatan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan

f.        pemberian insentif bagi lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan tinggi dan kebocoran rendah

g.      pengurangan utangnegara

h.      utang baru ditunjukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif

 

PENDIDIKAN

1.      Memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian Pancasila

2.      Melakukan realokasi dan peningkatan efisiensi terhadap pos-pos belanja pendidikan dalam APBN yang
dipandang tidak efektif atau boros

3.      Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan
pendidikan jarak jauh terutama daerah yang sulit terjangkau dan miskin

4.      Meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen, dan penyuluh. Pengiriman tunjangan profesi guru sertifikasi langsung ke rekening guru, merekrut 800 ribu guru selama 5 tahun, menaikkan tunjangan profesi guru menjadi rata-rata Rp 4 juta per bulan

5.      Merevisi kurikulum nasional dengan memantapkan pengembangan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

6.      Memperbaiki secara masif kualitas dari fasilitas pendidikan di seluruh SD, SMP, SMA serta pesantren/sekolah agama sederajat melalui pengalokasian Dana Perbaikan Kualitas Fasilitas Pendidikan (DPKFP) rata-rata Rp 150juta per sekolah dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di universitas baik negeri maupun swasta dengan alokasi dana APBN Rp 20 triliun selama 2015-2019

7.      Mengembangkan fasilias dan keadilan penyelenggaraan pendidikan melalui program penyediaan komputer di sekolah dasar dan menengah, sekolah kejuruan, sekolah agama dan pesantren, memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan lulusan baru serta pencari kerja yang mengikuti pelatihan pada bidang dan lembaga tertentu yang direkomendasikan oleh negara, menyediakan fasilitas kredit bank untuk mahasiswa berprestasi serta membangun jaringan internet gratis

8.      Memberikan insentif kepada perusahaan/lembaga swasta yang menjalankan program magang bagi lulusan baru dengan persetujuan dari pemerintah

9.      Mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritim, dan industri, termasuk Balai Latihan Kerja.

 

1.      Menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan

2.      Pembobotan untuk pendidikan dasar menekankan 70% substansinya harus berisi budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik. Untuk pendidikan tinggi, 60% politeknik, 40% sains.

3.      Memperjuangkan agar biaya pendidikan terjangkau bagi seluruh warga negara

4.      Tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional

5.      Memperjuangkan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal dan aspek nasional

6.      Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung proses transfer pengetahuan dan pendidikan ajar terjadi

7.      Melakukan rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar yang berkualitas akan dilakukan secara merata

8.      Memberikan jaminan hidup yang memadai bagi para guru yang ditugaskan di daerah terpencil dengan pemberian tunjangan fungsional, asuransi yang menjamin keselamatan kerja, fasilitas dalam  upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karir

9.      Mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah, terutama bagi wilayah yang memiliki pelayanan pendidikan rendah yaitu melalui pembangunan sarana transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan/sekolah.

10.   Memperjuangkan UU Wajib Belajar 12 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan

11.   Memberikan beasiswa bagi peserta didik untuk melanjutkan jenjang pendidiakn dari D3, S1 sampai S3 baik di dalam maupun luar negeri

12.   Memberikan perhatian yang tinggi terhadap pendidiakn yang berbasis peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi

 

INFRASTRUKTUR

1.      Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar pada 6 koridor ekonomi MP3EI. Mengalokasikan dana APBN Rp 1400 triliun atau 10,32% total belanja pada 2015-2019

2.      Membangun prasarana seluruh Indonesia, jalan dan jembatan 3000 km jalan raya nasional, 4000 km rel kereta api, pelabuhan laut dan pelabuahn udara, listrik, telekomunikasi. Kereta api dijadikan priorotas pembangunan infrastuktur transportasi

3.      Mempercepat pembangunan infrastuktur strategis irigasi dan pelabuhan perikanan di pesisir

4.      Membangun infrastuktur, fasilitas pendukung dan kawsan industri nasional termasuk industri maritim dan pariwisata

5.      Mempercepat pembangunan konektivitas melalui teknologi informasi dan telekomunikasi

6.      Memperbesar porsi anggaran transfer ke daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik

7.      Membangun jalan bebas hambatan di atas laut

8.      Meningkatkan pelayanan kepelabuhan untuk menurunkan beban biaya dan logistik

9.      Mengembagkan infrastuktur pendukung pulau-pulau terluar

10. Mempercepat penyediaaan perumahan bagi 15 juta rakyat yang belum punya rumah

1.      Membangun infrastuktur jalan baru 2000 km

2.      Memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua

3.      Membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama

4.      Membangun 10 bandara baru dan merenovasi yang lama

5.      Membangun 10 kawasan industri baru berikut hunian untuk buruhnya

6.      Membangun 5000 pasar tradisional dan memodernisasi pasar tradisonal

7.      Membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, politeknik, SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini

8.      Pengembangan sistem transportasi umum massal terintegrasi di lautan, udara, darat

9.      Membentuk bank pembangunan/infrastuktur

10.   Peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan dalam kota dari pusat kota menuju kota satelit, antar kota dan jalan tol

11.   Pembangunan monorail atau underground yang menghubungkan bandara, pelabuhan dengan pusat kota

12.   Peningkatan ketebalan jalan

13.   Pembangunan rel kereta api baru

PEMERINTAHAN

1.      Melindungi rakyat dari diskriminasi

2.      Mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan reformasi birokrasi

3.      Menciptakan kepastian dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu

4.      Mencegah dan memberantas KKN dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel

5.      Melaksanakan pemangkasan rantai dan proses birokrasi yang berbelit di semua tingkat dan sektor pemerintahan

6.      Meningkatkan kesejahateraan prajurit TNI Polri, PNS, termasuk veteran dan pensiunan

7.      Memperkuat TNI dan Polri secara kelembagaan, personel, dan peralatan dalam menjaga integritas teritorial NKRI

8.      Menempatkan 30% perempuan dalam posisi menteri dan mendorong kedudukan strategis pada pemerintahan daerah

9.      Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

 

1.      Melanjutkan kosolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada institusi demokrasi

2.      Mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan

3.      Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, mewajibkan pemerintah membuat laporan kinerja dan membuka akses informasi publik

4.      Konsisten menjalankan reformasi birokrasi dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, membuak ruang partisipasi publik melalui citizen charter, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik

5.      Memperjuangkan kuota perempuan 30% dalam ranah partai politik, eksekutif,legislatif, yudikatif

6.      Penetapan payung hukum yang lebih kuat bagi agenda reformasi birokrasi

7.      Memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara

 

 

Sumber : http://www.kpu.go.id

CATATAN : Data yang terdapat dalam tabel di atas diperoleh dari website KPU. Program nyata yang disajikan dalam tabel di atas hanyalah sebagian kecil dari program nyata yang akan dilaksanakan ketika terpilih menjadi Presiden. Sehingga masih banyak program nyata yang tidak tercantum dalam tabel di atas. Secara lengkap mengenai visi, misi, agenda prioritas, dan program kerja dapat di akses melalui http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/284

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinilai sendiri mengenai visi, misi, dan program yang lebih realistis dapat dilaksanakan dan program yang mampu menjawab kebutuhan negara saat ini. Adapun klasifikasi yang dibuat dalam tabel mencakup program di bidang ekonomi, pendidikan, infrastuktur, dan pemerintahan. Program itu merupakan uraian dari agenda priorotas. Masih banyak program yang dikembangkan oleh kedua calon presiden selain dari empat bidang tersebut.

Kedua calon presiden telah mendeskripsikan secara jelas mengenai program dan arah pembangunan yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden. Keunggulan program tidak dapat dilihat sekarang, tapi keunggulan setiap program dapat diketahui ketika program diimplementasikan dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut akan diketahui setelah terpilih menjadi presiden. Maka yang harus diperhatikan sekarang adalah melihat realitas dari program-program yang diajukan. Selain melihat program, hal lain yang harus diperhatikan dalam memilih capres dan cawapres adalah melihat pengalaman dan latar belakang baik pendidikan maupun organisasi dari kedua calon presiden dan wakil presiden. Pengalaman masing-masing capres dan cawapres dapat menentukan kinerja 5 tahun ke depan karena melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh capres dan cawapres dan melihat dari pengalaman sejauhmana mampu mewujudkan program yang telah dibuatnya. Pengalaman ini tidak hanya dilihat saat menjabat sebagai pejabat publik, tapi juga melihat perannya dalam memberikan kontirbusi untuk mendukung pembangunan nasional. Sebagai pemilih, hendaknya tidak terpengaruh dengan black campaign yang kini marak beredar di masyarakat. Karena black campaign dilakukan oleh pihak manapun yang tidak ingin lawan dari capres yang didukungnya menang. Namun, cara seperti ini bukanlah cara yang cerdas.

Pemuda sudah seharusnya memberikan kontribusi pada pemilihan umum. Sebagai pemilih pemula, pemuda harus dapat memberikan pilihan berdasarkan objektivitas dan bukan subjektivitas. Mengapa pemuda? Karena pemuda memiliki logika berpikir dan daya analisis terhadap perpolitikan yang ada di Indonesia. Pemuda memiliki idealisme yang tinggi yang akan mempengaruhi dirinya dalam memilih presiden. Pemuda berpikir bukan hanya dari apa yang dilihat, tapi mencoba mencari tahu sesuatu yang terjadi dibalik yang mereka lihat. Keingintahuan dan idealisme pemuda yang cukup tinggi, sehingga pemuda memilih presiden dengan pertimbangan tertentu. Di sadari atau tidak, itulah yang kebanyakan dilakukan pemuda. Mereka tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, tapi dari berbagai sudut pandang. Selain itu, sebagai pemuda yang peduli dengan negara, sudah seharusnya mendukung terwujudnya good governance. Salah satu prinsip good governance adalah partisipasi. Partisipasi dapat diwujudkan dalam pesta demokrasi. Kita mengetahui kompleksitas permasalahan yang terjadi di negara kita, mulai dari korupsi, tindakan tidak bermoral, disapritas, pendidikan yang tidak merata, daya beli masyarakat, ketidaknetralan media massa, kurangnya SDM dan kompetensi birokrat, dan sebagainya. Permasalahan ini tidak dapat dibiarkan menjamur di Indonesia, tapi perlu ada upaya untuk mengubahnya ke arah yang lebih baik. Untuk itu, hak suara dapat dijadikan awal perubahan bagi negara kita. Karena melalui pemilu akan menghasilkan pemimpin yang baru yang memiliki visi ke arah perbaikan bangsa. Tidak memilih atau golput sama dengan tidak memiliki sikap. Golput sama dengan membiarkan negara dalam keadaan status quo. Artinya kompleksitas permasalahan dibiarkan terjadi, tanpa upaya untuk memperbaikinya. Hilangkanlah stereotype terhadap pemerintah yang menganggap koruptor menyentuh hampir semua pemerintah. Ya memang korupsi terjadi di tubuh pemerintah, tapi tidak semua pejabat negara melakukan korupsi. Masih banyak pejabat negara yang taat dan patuh dalam menjalankan tugasnya. Namun, pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintah banyak dipengaruhi oleh media massa. Media massa terkesan tidak seimbang dalam memberikan informasi. Proporsi pemberitaan yang negatif lebih dominan daripada yang positif. Di samping korupsi, sebenarnya banyak pejabat negara yang menuai prestasi, tapi jarang terkespos oleh media. Maka dari itu, menggali informasi mengenai prestasi pemerintah harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang seimbang sehingga tetap dapat mempertahankan kepercayaannya kepada pemerintah. Pemilu merupakan momentum baik yang harus dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pemimpin yang dapat membawa perbaikan untuk Indonesia. Melalui pemilu, melahirkan harapan baru akan perbaikan tata kelola negara yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Perhatikanlah visi, misi, program, pengalaman, latar belakang, sikap dari setiap calon presiden dan wakil presiden dan abaikanlah black campaign. Melihat visi, misi dan program yang diajukan, keduanya sama-sama memiliki kekuatan untuk pembangunan nasional. Pemuda sebagai pemilih pemula dan seluruh masyarakat Indonesia, gunakanlah hak pilih dalam pemilu untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak menggunakan hak pilih atau golput sama dengan membiarkan negara dalam keadaan status quo, membiarkan negara dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi tanpa perubahan. Golput sama dengan tidak menginginkan perubahan untuk perbaikan negara. Tunjukkan kepedulian kepada negara melalui hal kecil yang akan berdampak besar yaitu dengan memberikan suara dalam pilpres. Siapapun presidennya, yakinlah itu yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sebagai warga negara, harus mendukung program pemerintah siapapun yang akan menjadi presiden nantinya agar program tersebut memberikan dampak pada kesejahteraan rakyat. Give your vote in general election, shows that you care to change for better Indonesia!

 

 

 
Leave a comment

Posted by on June 27, 2014 in Uncategorized

 

Jakarta Be A Diplomatic City of ASEAN

Asia Tenggara merupakan suatu kawasan tempat berdirinya negara – negara anggota ASEAN. ASEAN yang dibentuk dari Deklarasi Bangkok ini berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara pelopor terbentuknya ASEAN. Pada KTT ASEAN ke – 1 negara – negara ASEAN menyepakati kedudukan ibu kota ASEAN terletak di Jakarta, Indonesia. Jakarta menjadi ibu kota ASEAN yang tentunya sebagai tempat sekretariat ASEAN. Indonesia mendapat kepercayaan dari negara – negara anggota ASEAN untuk menjadi pusat sekretariat ASEAN. Dalam hal ini Indonesia sebagai diplomatic city of ASEAN karena Indonesia sebagai penghubung diplomasi negara – negara di ASEAN. Hal ini tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi Indonesia khususnya Jakarta.  Dari sekian banyak kota di negara – negara ASEAN, Jakarta terpilih sebagai pusat kegiatan ASEAN.

Terpilihnya Jakarta sebagai pusat sekretariat ASEAN tentunya bukan tanpa pertimbangan. Beberapa pertimbangan Jakarta dijadikan ibu kota ASEAN adalah letak Indonesia yang strategis menjadi suatu pertimbangan untuk dijadikan pusat sekretariat ASEAN. Dari dulu Indonesia merupakan negara yang dilintasi untuk perdagangan internasional karena letaknya strategis. Alasan yang sama pun menempatkan Indonesia sebagai pusat sekretariat ASEAN. Indonesia memiliki banyak kota, tapi Jakarta lah yang terpilih sebagai ibu kota ASEAN. Tentunya karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Sebagai ibu kota negara Indonesia, Jakarta mendapatkan akses yang sangat mudah dijangaku. Pusat pemerintahan yang terletak di Jakarta, memudahkan untuk melaksanakan kegiatan dan urusan politik luar negeri dan diplomatik akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, penempatan sekretariat ASEAN di Jakarta karena peran Indonesia di ASEAN cukup besar. Indonesia sebagai salah satu negara pelopor tebentuknya ASEAN. Indonesia banyak membantu negara – negara lain dalam penyelesaian permasalahannya bahkan menjadi penengah konflik untuk negara – negara ASEAN yang berkonflik. Indonesia membantu Kamboja dalam mencapai kemerdekaannya, begitupun dengan Myanmar yang mencoba untuk demokratisasi dengan sistem politik. Sistem politik di Indonesia memang kompleks, tapi untuk hubungan politik luar negeri Indonesia cukup baik dan stabil. Maka dari itu Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dijadikan sebagai ibu kota ASEAN. Karena politik yang seimbang akan mendorong hubungan diplomatik regional ASEAN pun akan baik. Tak hanya itu, Indonesia pun memberikan kontribusi bagi kerjasama – kerjasama yang telah dan akan dibentuk di ASEAN.

Kedudukan Jakarta sebagai ibu kota ASEAN, maka akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif terhadap Jakarta maupun Indonesia. Banyak sekali dampak positif yang dapat diambil dari kedudukan Jakarta sebagai kota diplomasi di ASEAN yaitu dapat mengenalkan Jakarta dan Indonesia kepada ASEAN maupun internasional. Negara – negara lain tentunya akan lebih mengenal Jakarta dan Indonesia. Sebagai pusat diplomasi, tidak jarang Jakarta dijadikan tempat pertemuan bagi para delegasi negara ASEAN. Bahkan tidak jarang di sela – sela pertemuan tersebut disajikan penampilan tradisional dari Indonesia juga dijamu makanan tradisional Indonesia. Dengan demikian, memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada ASEAN. Sehingga budaya dan makanan tradisional Indonesia diketahui dan dikenal oleh negara lain. Dengan adanya kunjungan dari luar negeri ke Indonesia dan Jakarta dapat lebih mengenal sejarah dan tempat – tempat bersejarah di Jakarta. Dengan banyaknya kunjungan para delegasi luar negeri ke Indonesia khusunya Jakarta maka akan meningkatkan perekonomian negara maupun daerah. Karena banyak pendapatan yang masuk. Banyaknya kunjungan ini pula dapat meningkatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan  negara  – negara lain sehingga tercipta hubungan internasional yang baik. Pembangunan di Jakarta pun akan baik, karena sebagai ibu kota ASEAN tentunya tidak ingin Jakarta terlihat biasa saja. Hal ini akan mendorong aktivitas pembangunan di Jakarta yang tentunya akan berdampak baik pada masyarkat dan pembangunan Jakarta sendiri.

Di lain hal, penempatan Jakarta sebagai ibu kota ASEAN pun menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia dan Jakarta. Seperti, munculnya kesenjangan akibat pembangunan yang tidak merata karena pembangunan cenderung dilakukan di daerah – daerah pusat. Sehingga menyebabkan pembangunan pesat hanya terjadi di pusat – pusat pemerintahan saja sedangkan daerah lain masih tertinggal. Ini jelas dapat menimbulkan kesenjangan di Jakarta. Namun, kini Jakarta mulai melakukan pembangunan di daerah – daerah tertentu untuk pemerataan pembangunan dan mempersempit kesenjangan. Kunjungan pejabat luar negeri ke Jakarta tidak jarang memerlukan protokoler negara sehingga beberapa ruas jalan harus disterilkan. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan. Kemacetan ini akan menghambat sebagian warga Jakarta dalam melaksanakan aktivitasnya. Sehingga perlu adanya upaya untuk membenahi supaya keduanya dapat berjalan dengan baik.

Sebagai sekretariat pusat ASEAN, tentunya Jakarta harus mempunyai kesiapan dalam melaksanakan tugas ini. Kesiapan yang harus dilakukan Jakarta sebagai ibu kota ASEAN adalah membangun infrastruktur. Pembangunan infratsruktur sangat diperlukan guna menunjang kegiatan operasional kesekretariatan ASEAN di Jakarta maupun saat akan ada kunjungan atau pertemuan ASEAN. Di bawah naungan Kementerian Luar Negeri, tentunya harus mempersiapkan pegawai – pegawai yang nantinya akan bekerja untuk sekretariat ASEAN. Kesiapan secara sosial, politik dan ekonomi pun perlu dilakukan. Kesiapan sosial masyarakat dengan pembangunan pesat. Masyarakat harus mampu mengikuti arah pembangunan supaya tidak ada ketimpangan yang besar. Sebagai ibu kota ASEAN, tentunya Jakarta harus membangun itu. Begitupun dengan politik dan ekonomi. Kestabilan politik dalam negeri harus dijaga supaya dapat menjaga hubungan diplomatik dan politik di ASEAN. Kesiapan ini harus dipersiapkan oleh Jakarta supaya sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta ini dapat menjadi barometer hubungan internasional. Sehingga kontribusi Indonesia dalam menjaga hubungan diplomatik dapat dipercayai negara – negara tidak hanya ASEAN tetapi juga internasional.

Pusat ASEAN di Jakarta, menjadikan Jakarta sebagai diplomatic city of ASEAN. Indonesia mempunyai peran besar dalam menjaga hubungan diplomatik negara – negara ASEAN. Suatu kebanggaan bagi Indonesia dapat dipercaya menjadi pusat sekretariat ASEAN yang menempatkan Jakarta sebagai ibu kota ASEAN. Diharapkan dengan pusat sekretariat ASEAN yang berada di Jakarta ini, Indonesia dapat menjadi penyeimbang bagi negara – negara ASEAN serta meningkatkan perannya di ASEAN bahkan internasional guna menjaga hubungan diplomatik dengan negara – negara lain.   

 
Leave a comment

Posted by on September 4, 2013 in Uncategorized

 

Menyatukan Rakyat, Menciptakan Masa Depan Melalui Pilar Persatuan ASEAN

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN merupakan pengambilan keputusan tertinggi di ASEAN. KTT ASEAN ke-22 dilaksanakan di Bandar Seri Bengawan, Brunei Darussalam. KTT ASEAN di Brunei mengambil tema “Menyatukan Rakyat, Menciptakan Masa Depan”. Dalam pertemuannya  antar delegasi anggota ASEAN ini membahas mengenai pembangunan badan persatuan ASEAN yang berdasarkan pada tiga pilar yaitu persatuan ekonomi, persatuan politik keamanan, dan persatuan sosial budaya. Pembangunan badan persatuan ASEAN berdasarkan ketiga pilar ini diharapkan mampu mewujudkan menyatukan rakyat, menciptakan masa depan.

Untuk mencapai pembangunan badan persatuan ASEAN diperlukan adanya kerjasama yang sungguh – sungguh antar negara anggota ASEAN. Pembangunan badan persatuan ASEAN bertujuan untuk menyatukan rakyat ASEAN sehingga dapat terbentuk persatuan di kawasan Asia Tenggara ini. Badan persatuan ASEAN ini juga untuk menaungi kegiatan negara – negara ASEAN dalam melaksanakan Komunitas ASEAN mendatang. Pencapaian tujuan pembangunan badan persatuan ASEAN ini dapat dilakukan melalui implementasi tiga pilar ekonomi, politik keamanan,sosial budaya. Persatuan ekonomi dapat dilakukan bahkan kini sudah mulai dilakukan dengan mengintegrasikan ekonomi ASEAN. Dalam hal ini negara – negara ASEAN telah membentuk kesepakatan adanya aliran barang dan jasa, investasi yang bebas lintas negara ASEAN. Selain itu, dengan adanya pemotongan bahkan penghapusan pajak seperti pajak import dan investasi. Hal ini akan memudahkan pengusaha untuk menanamkan modalnya di negara anggota ASEAN juga mengimport barang – barang tanpa takut dikenai pajak yang tinggi. Dengan integrasi ekonomi memudahkan suatu negara untuk memperluas usahanya ke negara lain atau memasarkan produknya ke negara lain. Jika masyarakat di negara tujuan usaha itu menggemari produk dari negara pengekspor maka dapat membantu meningkatkan perekonomian negara pengekspor juga kepuasan masyarakat negara pengimport. Persatuan ekonomi akan membantu negara – negara ASEAN dalam meningkatkan perekonomian dan menghapuskan kesenjangan ekonomi. Persatuan ekonomi ini sudah mulai dijalankan oleh beberapa negara di ASEAN, meskipun pelaksanaannya belum menyeluruh, tapi sudah memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian di Asia Tenggara ini yaitu meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya perdagangan antar negara serta meningkatnya investasi asing. Jika hal ini dapat berlanjut, maka ASEAN dapat memimpin perekonomian global dan persatuan ASEAN ini dapat terwujud.

Persatuan politik keamanan dilakukan untuk menjaga perdamaian di ASEAN. Persatuan ini dapat dilakukan melalui hubungan politik, kerjasama industri pertahanan, visa bersama ASEAN, mencegah munculnya perdagangan manusia. Singapura memiliki industri pertahanan yang sangat baik. Tidak heran jika pertahanan di Singapura kuat. Maka dengan adanya persatuan keamanan ini diharapakan negara – negara lain dapat bekerjasama dalam industri pertahanan guna menjaga keamanan di kawasan Asia Tenggara. Negara – negara ASEAN telah menyepekati adanya visa bersama ASEAN untuk kunjungan dalam waktu singkat kecuali Myanmar. Jadi warga negara dapat berkunjung ke negara lain hanya membawa passport tanpa harus memiliki visa. Persatuan ini juga dapat diwujudkan dengan mencegah timbulnya kejahatan seperti perdagangan manusia yang marak terjadi di ASEAN, bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga korban. Hal ini jelas mengancam keamanan di ASEAN. Maka dari itu, persatuan politik keamanan diperlukan guna menjaga keamanan ini. Negara – negara di ASEAN bersatu untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia. Bersatunya untuk mencegah perdagangan manusia ini akan meningkatkan persatuan rakyat ASEAN karena sama – sama melawan perdagangan manusia. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan menggalakan anti perdagangan manusia di beberapa negara oleh para rakyat ASEAN.

Mencapai tujuan pembangunan badan persatuan ASEAN pun dapat dilakukan melalui pilar sosial budaya. Ada kaitannya dengan persatuan ekonomi yaitu dengan longgarnya regulasi dan pengenaan biaya atas investasi asing maka seperti negara – negara maju di ASEAN dapat menanamkan modalnya di negara – negara yang masih kurang dalam perekonomiannya. Secara tidak langsung, negara tersebut telah memberikan kesempatan lapangan pekerjaan kepada negara lain. Meskipun memang persaingan tenaga kerja dapat terjadi secara regional, setidaknya peluang ini dapat dimanfaatkan oleh warga negara tujuan investasi untuk mendapatkan pendapatan tanpa harus pergi ke luar negeri. Dengan demikian, adanya perluasan usaha ke negara lain pun mampu untuk menyatukan masyarakat ASEAN. Melalui kerjasama dalam satu kantor dan menjalin hubungan sosial maka akan terbangun rasa persatuan di antara rakyat ASEAN. Dengan demikian, perluasan kesempatan kerja mampu membantu pengentasan kemiskinan di negara tujuan investasi. Selain itu, melalui persatuan sosial budaya ini dapat pula diselenggarakan kegiatan pemuda dan pendidikan. Kegiatan pemuda ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum, diskusi, konferensi pemuda dari negara – negara ASEAN. Dalam kegiatan tersebut, para pemuda dapat berbagi pengalaman sehingga persatuan pun dapat tercapai. Tidak hanya itu, kegiatan volunteer pun dapat dilakukan oleh para pemuda. Seperti dibentuknya ASEAN Volunteer yang menaungi para pemuda yang memiliki kesukarelaan untuk mengikuti kegiatan sosial di negara lain. Kegiatannya dapat berupa memberikan pengajaran dari pemuda kepada daerah pedalaman di suatu negara yang pendidikannya masih kurang. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan persatuan dan kepedulian antar rakyat ASEAN. Melalui pendidikan dapat dilakukan dengan pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar tidak sekedar menuntut ilmu di negara lain tetapi juga mengenal kebudayaan lain dan dapat bersosialisasi dengan pelajar dari negara lain termasuk masyarakat setempat. Hal ini dapat mendorong pelajar untuk meningkatkan persatuan. Tentunya berdampak pada pembangunan badan persatuaan ASEAN.

Upaya – upaya tersebut dapat mencapai tujuan pembangunan badan persatuan ASEAN. Berdasarkan tiga pilar persatuan yang masing – masing pilar terdapat kegiatan yang berlandaskan pada pilar tersebut, maka akan tercapai pembangunan badan persatuan ASEAN yang berujung pada terciptanya persatuan rakyat ASEAN. Melihat dampak positif yang diberikan dari penerapan tiga pilar persatuan ini maka optimis negara – negara ASEAN akan mampu mewujudkan “Menyatukan Rakyat, Menciptakan Masa Depan”. Persatuan ASEAN pun dapat dicapai pada 2015. Terintegrasinya ekonomi yang dapat meningkatkan transaksi jual beli barang dan jasa, kerjasama pertahanan untuk menjaga keamanan, serta peningkatan kegiatan kemasyarakatan dan kebudayaan akan mampu mempersatukan rakyat ASEAN. Setiap rakyat yang beraktivitas lintas negara atau berinteraksi dengan warga negara lain di negaranya akan mampu menciptakan keharmonisan dan menghargai adanya perbedaan. Terlebih jika antar rakyat menjalin kerjasama tentunya akan terbentuk rasa persatuan dengan sendirinya. Peranan rakyat lah yang akan menentukan pembangunan. Pemerintah hanya memberikan regulasi, tapi pelaksanaan sepenuhnya oleh rakyat. Rakyat yang akan menciptakan perekonomian, perdamaian, dan sosial masyarakat. Dengan demikian rakyat akan bersatu, dengan persatuan itulah maka pembangunan masa depan dapat diciptakan karena adanya integrasi dari semua rakyat ASEAN yang memiliki kesiapan untuk menciptakan masa depan dengan kekuatan ekonomi, politik keamanan, sosial budaya yang akan yang maju dan berdampak baik tidak hanya untuk negara dan ASEAN tetapi juga kerjasama ASEAN di tingkat internasional mendapatkan pengakuan dan predikat baik.

 
Leave a comment

Posted by on September 3, 2013 in Uncategorized

 

Regulasi Tidak Berarti Mengekang Kebebasan Pers di Filipina

Negara demokrasi memiliki kebebasan pers dan informasi sebagai bentuk kedaulatan. Kebebasan pers dan informasi di setiap negara berbeda – beda. Di Asia Tenggara kebebasan pers ada yang longgar ada juga yang ketat. Dengan adanya kebebasan pers maka masyarakat berhak untuk mengungkapkan pendapat melalui media apapun sesuka mereka. Kebebasan informasi menghendaki adanya penyediaan informasi yang memadai untuk masyarakat dari pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat dapat mengakses informasi dari sumber yang mereka kehendaki seperti pemerintah. Negara ASEAN memiliki kebebasan pers, tapi kebebasan pers ini ada yang longgar dan ada juga yang ketat. Di Filipina memiliki kebebasan pers yang tidak mengekang. Setiap warga negara bebas berekspresi sesuai dengan kehendak mereka. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Kebebasan pers menghendaki setiap warga negara untuk menyuarakan pendapatnya. Termasuk kebebasan dalam menggunakan internet dan berekspresi di sosial media maupun blog. Sama hal nya dengan kebebasan informasi, masyarakat dapat mudah mengakses informasi melalui internet baik itu yang berhubungan dengan pemerintah maupun non pemerintah. Sejumlah situs pemerintah menyediakan informasi yang dapat di akses oleh masyarakat. Namun, terkadang penggunaan internet dapat dimanfaatakan untuk keuntungan pribadi oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab. Maka internet dapat mengundang seseorang untuk melakukan kejahatan.

Maraknya kejahatan dalam penggunaan internet, memanggil  pemerintah Filipina untuk membuat aturan mengenai Pencegahan Cybercrime pada tahun 2012. Aturan ini ditujukan untuk mencegah kejahatan melalui internet seperti aksi spamming, pencurian data identitas, termasuk di dalamnya mengenai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini mencakup kegiatan menghina atau menjelek – jelekkan orang lain atau institusi melalui sosial media ataupun blog. Bagi pelanggarnya akan dikenakan sanki denda ataupun penjara. Aturan ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat khususnya pers karena dianggap mengekang kebebasan pers. Mengekang kebebasan pers terutama dilihat pada pencemaran nama baik. Dengan demikian, warga negara di Filipina tidak bebas menyuarakan pendapat yang dianggap mencemarkan nama baik. Gerak – gerik pers mulai dibatasi.  

Kebebasan pers tidak semata – mata bebas sebebas – bebasnya. Kebebasan pers memiliki batas yaitu perundang – undangan. Aturan pencegahan cybercrime tidak semata – mata untuk mengekang kebebasan pers, tapi lebih kepada memberikan perlindungan bagi siapapun pengguna internet. Penggunaan internet untuk menyuarakan pendapat tetap harus memperhatikan aturan dan tata krama. Penggunaan media seperti blog untuk menyuarakan pendapat hendaknya dimanfaatkan dengan baik dengan tetap menjaga kepentingan orang lain. Artinya bukan berarti membatasi seseorang untuk mengkritik, tapi lebih kepada dapat menjaga kepentingan orang lain. Apalah gunanya blog dan sosial media jika digunakan untuk menghina orang lain atau institusi atau pemerintah. Tujuannya saja sudah tidak baik. Maka wajar jika pemerintah Filipina membuat aturan demikian. Bukan untuk mengekang kebebasan pers tapi untuk melindungi warga negara dari cybercrime. Mengkritik boleh dilakukan tapi dengan cara yang wajar, bahasa yang baik dan tidak terkesan menyudutkan pihak lain. Jika kritik itu dapat berdampak positif, maka tidak ada celah bagi pemerintah untuk mengatakan bahwa kritik yang dilakukan merupakan cybercrime. Namun, jika kritik dilontarkan dalam kata – kata yang tidak baik, maka jangan salahkan pemerintah jika yang membuat kritik itu dianggap melakukan pencemaran nama baik.

Kebebasan pers dimiliki Filipina meskipun diberlakukannya aturan pencegahan cybercrime, aturan dimaksudkan untukmencegah timbulnya kejahatan dan melindungi pengguna internet, tidak maksud untuk mengekang kebebasan pers. Setiap warga negara di Filipina berhak untuk menyuarakan pendapatnya dengan tidak mengabaikan aturan yang berlaku. Kebebasan pers dan kebebasan informasi ini memberikan peluang kepada setiap warga negara untuk mengakses sosial media dan berpendapat melalui blog dengan cara yang baik. Kebebasan pers tetap dapat dijalankan tanpa lepas dari koridor keamanan. Diberlakukannya aturan bukan berarti kebebasan pers terkekang. Filipina tetap menjalankan kebebasan pers dan kebebasan informasi bagi warga negaranya.

 
Leave a comment

Posted by on September 2, 2013 in Uncategorized

 

Recovery Perbatasan Singapura dan Malaysia

Singapura dan Malaysia merupakan negara anggota ASEAN yang bertetanggaan. Dekatnya letak kedua negara ini kerap menimbulkan perselisihan seperti perbatasan wilayah. Singapura dan Malaysia memiliki perbatasan negara yang dapat menimbulkan sengketa. Perbatasan Singapura dan Malaysia yang menjadi sengketa adalah di Selat Singapura sebelah timur. Ada tiga pulau yang dipersengketakan yaitu Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh, Batuan Tengah, dan Karang Selatan. Penyelesaian persengketaan ini telah diselesaikan melalui keputusan Mahkamah Internasional yang memutuskan Singapura sebagai pemilik pulau Pedra Branca itu. Namun,  hal ini menimbulkan perselisihan antara masyarakat Malaysia dan Singapura karena masyarakat Malaysia tidak terima dengan ketetapan Mahkamah Internasional. Hal ini berpengaruh pada hubungan kedua negara, baik dari segi hubungan politik maupun masyarakatnya. Maka dari itu, perlu ada upaya penyelesaian konflik secara tuntas. Terlebih memasuki ASEAN Community 2015 perlu adanya persatuan dan integrasi dari negara – negara di ASEAN. Berawal dari integrasi lah, maka ASEAN Community dapat terwujud sesuai visinya.

Kini status dua pulau lainnya yaitu Batuan Tengah dan Karang Selatan masih menggantung. Kedua pulau ini belum dinyatakan sebagai milik salah satu negara yang bersengketa. Maka dari itu, untuk menghadapi ASEAN Community yang mengharuskan adanya sinergitas dari negara – negara ASEAN, penyelesaian konflik menjadi suatu keharusan. Terdapat beberapa hal untuk menyelesaikan konflik ini yaitu, setiap negara memiliki letak geografis dan astronomi. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa diputuskan mengenai kepemilikan wilayah suatu negara. Namun, terkadang hal inilah yang memicu sengketa. Maka dari itu, perlu dilihat aspek lain dalam memutuskan kepemilikan suatu wilayah. Melalui cara pengelolaan negara terhadap wilayah sengketa maka dapat ditentukan kepemilikan wilayah perbatasan tersebut. Negara yang lebih unggul dan mampu dalam memelihara suatu wilayah, negara yang mengelola wilayah perbatasan tersebut dengan baik, maka negara itulah yang berhak atas kepemilikan wilayah tersebut. Untuk menyelesaikan konflik pulau Batuan Tengah dan Karang Selatan dapat dilihat dari pengolahan dan pemeliharaan pulau tersebut oleh negara mana Singapura atau Malaysia yang lebih mampu mengelola dan memelihara pulau tersebut. Jika Singapura terbukti lebih mampu mengelola dan memelihara pulau tersebut, maka Singapura lah yang berhak atas kepemilikan pulau. Hal ini harus dapat diterima oleh pihak negara yang bersengketa. Selain itu, perundingan antara dua negara itu perlu dilakukan, baik melalui hukum internasional maupun mediasi. ASEAN memiliki delapan negara lainnya yang dapat membantu menyelesaikan persengketaan ini. Sesuai visinya One Community, maka disitulah peran kerjasama antar negara ASEAN dilakukan. Dengan harapan hasil perundingan negara – negara ASEAN mampu mempengaruhi penyelesaian sengkata.

Alternatif lainnya yaitu recovery perbatasan tersebut dengan memanfaatkan bersama pulau tersebut. Letaknya di antara dua negara dapat dijadikan peningkatan ekonomi bagi keduanya. Hal ini berkaitan dengan ASEAN Economic Community. Pemanfaatan kedua pulau tersebut dapat dilakukan melalui perekonomian misalnya dengan perdagangan. ASEAN Economic Community menghendaki adanya integrasi perdagangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kedua pulau tersebut yaitu menjadikan keuda pulau sebagai pusat perdagangan Singapura dan Malaysia. Dua pulau diperbatasan Singapura dan Malaysia sangat efektif untuk dijadikan jalur perdagangan. Selain itu, pengembangan potensi wisata di kedua pulau tersebut. Pendapatan yang dihasilkan dapat menjadi pendapatan bagi Singapura dan Malaysia. Begitupun dengan Komunitas Sosial Budaya ASEAN yang menghendaki terciptanya masyarakat yang rukun. Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, sengketa ini akan mempengaruhi hubungan politik bagi keuda negara. Begiutpun dengan keamannnya, adanya perselisihan masyarakat karena tidak terima atas kepemilikan pulau, akan menganggu kemanan kedua negara. Maka dari itu, penyelesaian konflik secara tuntas harus dilakukan, baik melalui hukum internasional dan perundingan maupun dengan pemanfaatan wilayah.

Sengketa perebutan pulau harus mendapat penyelesaian tuntas. Dalam ASEAN Community untuk membangun kerjasama, haruslah berawal dari hubungan yang baik antar negara. Memang tidak dipungkiri adanya konflik antar negara. Namun, ada baiknya konflik tersebut tidak berkepanjangan. Setiap negara harus mampu menjaga dan mengelola wilayah yang dimilikinya. Konflik ini dapat menimbulkan perpecahan. Sebagai satu komunitas yaitu ASEAN, diperlukan integrasi untuk melaksanakan kerjasama dan menjaga kerukunan. Kerukunan sebagai kunci untuk mewujudkan cita – cita besar ASEAN Community. Seharusnya Singapura dan Malaysia mampu berintegrasi dan memanfaatkan kedua pulau secara bersama, maka disitulah tujuan ASEAN Community akan terwujud. Dan itulah yang sebetulnya diharapkan dari adanya ASEAN Community ini. Bersatu untuk mewujudkan tujuan ASEAN Comminty untuk menjadi satu komunitas yang memiliki keunggulan baik secara komunitas maupun masing – masing anggota negara.

 
Leave a comment

Posted by on September 1, 2013 in Uncategorized

 

Kebudayaan dan Pendidikan sebagai Investasi Diplomatik Laos dalam Hubungannya dengan Negara Lain

Hubungan diplomatik merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain dan perannya dalam hubungan internasional. ASEAN merupakan suatu bentuk kerjasama multilateral antara negara – negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan negara – negara di ASEAN menjalin kerjasama bilateral untuk mempererat hubungan diplomatiknya. Lao People’s Democratic Republic atau Republik Demokratik Rakyat Laos atau yang lebih dikenal dengan Laos merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang kontribusinya dalam hubungan internasional baik di ASEAN maupun di dunia masih kurang. Mengingat pentingnya hubungan diplomatik ini, maka Laos sudah mulai meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Apalagi dalam menghadapi komunitas ASEAN yang menuntut peran aktif dari setiap negara supaya dapat bersinergi dengan perkembangan ASEAN.

Hubungan diplomatik tidak hanya semata – mata mengenai politik saja, tetapi juga kerjasama disektor lain seperti ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pendidikan. Laos sebagai negara anggota ASEAN mempunyai peran yang sama dengan negara – negara ASEAN lainnya. Kontribusi Laos dalam hubungannya di ASEAN masih sangat kurang. Beberapa penyebab di antaranya adalah secara geografis, Laos merupakan negara yang dilingkupi oleh daratan negara lain. Sulitnya akses untuk perdagangan internasional melalui perairan. Akses untuk pelabuhan tidak dimiliki Laos. Pelabuhan menjadi akses untuk perdagangan internasional. Ketidakadaan pelabuhan di Laos menyulitkan negara ini untuk mendapatkan akses perdagangan internasional. Sehingga menyulitkan Laos untuk bekerjasama dengan negara lain karena tidak adanya infrastruktur laut. Selain itu, pengaruh politik dari negara – negara tetangganya cukup besar bagi negara Laos. Laos yang dilingkupi daratan negara – negara tetangga, tentunya pengaruh dari negara tetangga mudah masuk seperti pengaruh politik dari Vietnam. Hal ini menyebabkan instabilitas politik di negara Laos. Gejolak politik di negara Laos sempat merubah bentuk negara ini. Selain itu, Laos masih menghadapi masalah internal. Mungkin ini yang menyebabkan kurangnya peranan Laos dalam dunia internasional. Berdasarkan wikipedia, warga negara Laos yang berpendidikan tinggi lebih memilih untuk bekerja di luar negeri karena di Laos sendiri sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan berkurangnya orang yang berpendidikan tinggi di Laos. Padahal pendidikan lah yang dapat meningkatkan peran Laos dalam dunia internasional. Beberapa hal tersebut dapat menjadi kendala dan penyebab peran Laos dalam hubungan internasional masih kurang.

Mengingat pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara, maka kini mulai disadari pentingnya menjalin hubungan diplomatik dan meningkatkan perannya dalam dunia internaional khususnya ASEAN. Untuk mengatasi permasalahan akses pelabuhan untuk perdagangan internasional, Laos menjalin kerjasama dengan Thailand dan Vietnam dengan menggunakan pelabuhan dari kedua negara tersebut untuk akses perdagangan. Selain itu, diperlukan investasi diplomatik bagi Laos dalam hubungannya dengan negara – negara di ASEAN maupun internasional. Pemanfaatan akses infrastruktur darat sebagai akses perdagangan internasional dapat dilakukan dalam mempererat hubungan diplomatik. Begitu banyak sektor yang dapat dijadikan investasi diplomatik bagi Laos. Beberapa di antaranya adalah melalui kerjasama di bidang ekonomi dengan meningkatkan perdagangan dan investasi, seperti yang telah dilakukan antara Laos dengan Vietnam dan Indonesia. Selain itu, pengembangan wisata budaya seperti menyediakan paket wisata budaya bagi beberapa negara di ASEAN. Kerjasama di bidang kebudayaan ini selain bisa meningkatkan perekonomian negara masing – masing juga dapat meningkatkan hubungan diplomatik. Selain berwisata juga dapat memahami dan mengetahui kebudayaan antar negara. Jika kebudayaan dapat dikembangkan, maka dapat menarik turis untuk berwisata budaya ke Laos. Misalnya mengadakan paket kunjungan wisata Laos – Indonesia. Laos memiliki potensi budaya yang baik seperti Gua Pak Ou. Dengan memahami budaya antar negara maka akan muncul rasa kesatuan sehingga berdampak baik bagi hubungan diplomatik kedua negara. Investasi yang tak kalah menjanjikannya adalah melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi investasi diplomatik bagi Laos. Pendidikan sebagai salah satu pilar dari Human Development Index merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat dalam suatu negara. Kerjasama bidang pendidikan ini dapat melalui pertukaran pelajar, mengadakan forum diskusi dan konferensi ASEAN yang melibatkan akademisi dari setiap negara di ASEAN. Pendidikan akan mencetak orang yang memiliki kompetensi. Melalui pendidikan itu, para delegasi atau perwakilan dari tiap negara dapat mengetahui kondisi politik, ekonomi, budaya, sosial, hukum dari negara lain. Para perwakilan negara dapat berdiskusi mengenai kondisi negara masing – masing. Sehingga dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai negara internasional akan bertambah. Hal ini lah yang akan membantu pembuatan kebijakan intenasional atau ASEAN. Dengan memahami kondisi suatu negara,  maka kebijakan yang akan diambil dapat dilihat secara kompehensif sehingga hasilnya akan baik. Kunjungan pejabat antar negara membutuhkan orang – orang yang mempunyai pendidikan. Pengiriman duta dari setiap negara sudah pasti dilakukan dalam hubungan diplomatik. Melalui pendidikan pula, dapat mengembangkan teknologi. Dengan teknologi dapat menciptakan produk baru seperti mobil, handphone. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung perdagangan Laos dengan negara lain misalnya dengan memanfaatkan transaksi elektronik juga hubungan politik dan pendidikan dengan fasilitas video confering untuk diskusi. Pendidikan sebagai investasi diplomatik yang menjanjikan dan kunci untuk suatu negara supaya dapat menjalin hubungan diplomatik.

Investasi diplomatik yang menjanjikan untuk Laos adalah melalui kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan yang sifatnya harus dilestarikan, jika dapat menjadi sektor wisata maka akan berdampak pada hubungannya dengan negara lain. Begitupun melalui pendidikan, pendidikan mampu menghasilkan kapabilitas bagi yang menjalaninya. Kapabilitas sendiri merupakan aset yang tidak akan termakan oleh waktu. Jika kemampuan semakin di asah akan semakin menonjol. Sehingga banyak manfaat dari investasi diplomatik melalui kebudayaan dan pendidikan. Laos mempunyai potensi yang sama dengan negara – negara lainnya. Terlebih banyak negara di ASEAN yang kaya akan budaya seperti Indonesia untuk investasi diplomatik melalui kebudayaan, begitupun dengan Singapura yang memiliki keunggulan pendidikan. Laos dapat menjalin hubungan dengan Indonesia dan Singapura juga dengan negara ASEAN yang lainnya. Kerjasama di bidang kebudayan dan pendidikan ini sebagai investasi diplomatik guna menjaga hubungan internasional. Sehingga dapat menjadikan Laos sebagai negara yang mampu menyeimbangi negara – negara ASEAN. Kebudayaan dan pendidikan lah yang akan mengangkat Laos dalam hubungan diplomatik dan meningkatkan partisipasinya dalam kerjasama regional.  Maka bukan hanya berdampak baik pada negaranya tetapi juga kepada negara – negara lain.

 
Leave a comment

Posted by on August 31, 2013 in Uncategorized

 

Indonesia dan Vietnam Mampu Menguasai Pangsa Pasar Kopi

ASEAN mengenal kopi. Bagaimana tidak, dua negara di ASEAN merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brasil yaitu Vietnam dan Indonesia. Kopi merupakan minuman favorit sebagian kalangan hampir di semua negara. Cita rasa dan aroma yang khas membuat kopi banyak digemari. Untuk dapat menikamti kopi, tentunya kopi ini harus diproduksi terlebih dahulu sebelum di konsumsi. Dalam tingkat internasional, Brasil merupakan negara yang menguasai pangsa pasar kopi. Brasil sebagai negara produsen kopi terbesar di dunia. Kopi Brasil juga banyak digemari oleh negara – negara lain. Vietnam dan Indonesia adalah negara produsen kopi terbesar di dunia kedua dan ketiga setelah Brasil. Kini ketiga negara ini mampu menguasai pangsa pasar kopi di dunia. Kualitas kopi yang dimiliki ketiga negara ini tidak diragukan lagi. Namun, apakah Vietnam dan Indonesia mampu untuk menggeser posisi Brasil sebagai produsen kopi terbesar di dunia? Tentu saja itu dapat dilakukan oleh Vietnam dan Indonesia. Untuk menghadapi ASEAN Economic Community 2015, ekonomi akan mengintegrasikan perdagangan dari berbagai negara di ASEAN, kopi dapat menjadi senjata bagi Vietnam dan Indonesia untuk bersaing secara global guna menigkatkan perekonomian negara masing – masing.

Indonesia memiliki area untuk perkebunan kopi sebesar 1,3 juta hektare. Hanya pemanfaatan lahan belum maksimal. Begitupun dengan produksi yang dihasilkan masih di bawah Vietnam. Vietnam memiliki lahan untuk perkebunan kopi sebanyak 550.000 hektare dengan jumlah produk yang dihasilkan di atas Indonesia. Kualitas kopi di negara ini tidak kalah dengan Brasil. Indonesia yang kaya akan tumbuhan dengan tanah yang subur dan luas tentu akan mampu menciptakan kualitas kopi yang lebih unggul. Selain itu, perkebunan kopi tersebar di kawasan Indonesia. Keberagaman kopi yang dihasilkan di Indonesia pun beragam sesuai dengan kondisi wilayah perkebunan kopi tersebut berada. Tidak berbeda dengan Vietnam,  kopi yang dihasilkan mempunyai kualitas baik. Vietnam mampu memanfaatkan lahan perkebunan kopi untuk menghasilkan produksi yang optimal. Hal ini harus dipelajari oleh Indonesia. Melihat kekuarangan dan kelebihan masing – masing negara dalam menghasilkan produksi kopi, maka kolaborasi antara keduanya akan memberikan hasil yang optimal sehingga mampu untuk menguasai pangsa pasar kopi di dunia dan menggeser posisi Brasil sebagai produsen kopi terbesar.

Melihat keunggulan dari Indonesia dan Vietnam dalam produksi kopi, maka keduanya mempunyai kemampuan untuk menjadi produsen kopi terbesar di dunia dan menguasai pangsa pasar kopi di dunia. Untuk dapat menguasai pangsa pasar kopi, maka perlu ada kekuatan yang dapat diciptakan melalui kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam. Beberapa kerjasama yang dapat dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam dalam upayanya menguasai pangsa pasar kopi di dunia yaitu Indonesia harus melakukan intensifikasi perkebunan kopi. Perlu ada upaya untuk meningkatkan produksi, seperti penyediaan bibit unggul, penggunaan teknologi dan pengetahuan untuk mengembangkan produksi kopi. Lahan yang luas hendaknya dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal ini, Indonesia dapat belajar dari Vietnam. Bagaimana Vietnam mampu menghasilkan produk kopi dalam jumlah besar dengan lahan produktif yang lebih sempit dari Indonesia. Sedangkan Indonesia memiliki lahan produktif yang luas, tetapi jumlah produksi yang dihasilkan masih di bawah Vietnam. Peran pemerintah sangat besar dalam hal ini. Pemerintah hendaknya menyediakan bibit unggul dan pupuk kopi untuk petani kopi. Hal ini perlu dikelola untuk mendapatkan hasil kopi dengan kualitas baik dan optimal. Selain itu, penyuluhan kepada petani pun perlu dilakukan. Supaya petani mengetahui langkah yang benar untuk menghasilkan kopi yang baik dan optimal serta memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengawasan pun perlu dilakukan untuk mengawasi produksi kopi sehingga dalam prosesnya dapat mencegah hal yang menyimpang. Misalnya jika ada petani yang menggunakan pestisida berlebih dan mengakibatkan kerusakan tanaman sehingga berdampak buruk bagi pelestarian ekosistem, maka pengawas wajib untuk memberi peringatan. Mengingat bahaya dari penggunaan pestisida berlebih, maka dengan adanya pengawasan, bahaya tersebut dapat terhindari. Regulasi perdagangan internasional menetapkan standar untuk suatu produk agar dapat tembus pasar internasional. Untuk urusan pangan, produk yang dihasilkan yaitu kopi selain kualitasnya yang baik, juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Jika kelestarian ekonsistem tidak diperhatikan maka produk kopi tersebut tidak dapat tembus pasar internasional. Penggunaan bahan kimia yang berlebih seperti pestisida dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, pengawasan sangat diperlukan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Indonesia dan Vietnam harus mampu untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Produksi kopi Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2012, ini berarti ada peningkatan produktivitas petani kopi. Jika dapat dipertahankan dan berlanjut, Indonesia dan Vietnam dapat menjadi pemasok kopi terbesar.

Adanya kerjasama antara Indonesia dan Vietnam dalam pembagian faktor produksi. Jika penyediaan bibit unggul dalam hal ini Vietnam lebih mampu, maka sebagian bibit unggul dapat import dari Vietnam ataupun sebaliknya. Keberagaman karakteristik wilayah di Indonesia berpengaruh kepada jenis dan aroma kopi yang dihasilkan. Indonesia dan Vietnam dapat membuat inovasi baru menciptakan kopi melalui perkawinan tanaman kopi asal Indonesia dan Vietnam. Indonesia mempunyai kopi luwak. Kopi kepunyaan Indonesia ini dapat dikembangkan. Cita rasa yang khas dari kopi luwak dapat mencuri perhatian para penikmat kopi. Apalagi kopi luwak ini jika dikonsumsi tidak akan mempengaruhi peningkatkan asam lambung.   

Kerjasama bilateral ini akan mampu mengantarkan Indonesia dan Vietnam sebagai penguasa pangsa pasar kopi dengan produsen kopi terbesar. Jika hal tersebut dapat dilakukan maka Vietnam dan Indonesia dapat menggeser Brasil sebagai produsen kopi terbesar. Keuntungan dan manfaat dari kerjasama bilateral ini adalah meningkatkan hubungan baik kedua negara ini. Produksi kopi yang optimal akan meningkatkan perekonomian kedua negara ini. Penjualan ekspor kopi dapat meningkatkan devisa negara. Semakin meningkat produk kopi yang berkualitas baik, menandakan semakin produktif petani kopi, maka Indonesia dan Vietnam akan semakin siap untuk menghadapi ASEAN Economic Community. Mengembangkan pangsa pasar akan berpengaruh baik terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat dan petani di kedua negara. Maka dari itu, kematangan untuk menghadapi ASEAN Economic Community pun akan semakin meningkat.

 
Leave a comment

Posted by on August 30, 2013 in Uncategorized